JAKARTA (RP) - Kabar reshuffle (rombak kabinet) dari istana makin terang. Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa menegaskan pertimbangan dalam melakukan perubahan susunan kabinet tak datang karena desakan yang datang dari ruang-ruang publik atau desakan survei. Faktor utamanya adalah keperluan mempercepat perubahan.
‘’Kata kuncinya adalah akselerasi. Yang dilakukan bukan hanya menggeser atau menggusur orang, namun juga membawa cara pandang baru, komitmen baru, semangat baru, dan orientasi baru,’’ kata Daniel di Jakarta, Ahad (18/9).
Menurut Daniel, sukses percepatan ditentukan oleh tindakan cepat dan sigap. Dia minta semua jajaran kementerian, lembaga, sampai Pemda meningkatkan kinerja dan kerja samanya.
‘’Apa yang dicanangkan dalam tiga tahun ke depan semata untuk bangsa ini, tidak untuk pencitraan atau legacy (warisan, red) sekalipun. Tak ada yang personal karena semuanya berurusan dengan publik, dengan masa depan republik,’’ tegas Daniel.
Menurutnya, ada sejumlah alasan objektif yang menyebabkan penurunan kinerja pemerintahan. Sebagian karena faktor eksternal dan sebagian lagi karena faktor internal.
‘’Kami membereskan yang di dalam, membenahi pekerjaan rumah, dan mencuci yang kotor. Memasuki tahun ketiga, Presiden SBY akan memulai gaya pemerintahan yang lebih menggambarkan dinamika di luar Istana,’’ ujarnya.
Daniel mengisyaratkan kalau Presiden SBY kini sedang membahas kembali kabinetnya.
‘’Prosesnya sedang berlangsung. Tentu the sooner, the better (lebih cepat lebih baik). Tapi, apa artinya menunggu 2-3 pekan untuk sesuatu yang telah ditunggu satu tahun sebelumnya oleh publik,’’ kata Daniel.
Dia menyarankan, tak perlu ada kehebohan atau kegaduhan, apalagi keonaran politik. ‘’Biarlah Presiden dan Wakil Presiden mengambil waktu terbaiknya untuk menjawab itu,’’ ujar Daniel.
Bagi PDIP, rombak kabinet yang diprediksi akan diumumkan pada pertengahan Oktober mendatang, harus diarahkan juga untuk meningkatkan performa pemerintah dalam mencegah dan mengatasi maraknya konflik sosial dan separatisme.
Sejauh ini, sejumlah pos kementerian dan lembaga negara setingkat menteri terkait dianggap telah gagal melakukan langkah-langkah antisipasi.
PDIP berharap persoalan ini jadi salah satu bahan pertimbangan Presiden SBY dalam mengutak-atik jajaran menterinya.
‘’Semua konflik sosial di republik ini tak terdeteksi sejak dini. Semua operasi penggalangan terhadap separatis juga gatot alias gagal total. Separatis di Papua dan Maluku malah kian berkibar,’’ kata Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo di Jakarta, Ahad (18/9).
Menurut dia, semua operasi intelijen dan operasi ketertiban terpadu tak optimal. Padahal menghabiskan biaya triliunan per tahun dari APBN.
Tak melulu pendekatan keamanan, Tjahjo menilai maraknya konflik sosial dan separatisme itu turut didorong tingkat kesejahteraan rakyat yang belum optimal. ‘’Khusus Maluku terjadi kesenjangan atau ketimpangan pembangunan yang sangat besar dibanding Jawa,’’ katanya.
Saat ditanya spesifik kementerian atau lembaga negara setingkat menteri yang perlu dirombak, Tjahjo menjawab diplomatis. ‘’Sebagaimana penilaian Tim Presiden yang diberi tugas untuk itu dan penilaian masyarakat luas terhadap kondisi di lapangan yang sangat merosot selama ini,’’ ungkap Sekjen DPP PDIP, itu.
Kendati demikian, melihat fokus sorotan PDIP, tampaknya sasarannya adalah Mendagri Gamawan Fauzi, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal purn Sutanto, dan Menko Kesra Agung Laksono.
Tjahjo memastikan, PDIP sama sekali tak berkepentingan dengan perombakan kabinet. Sudah bisa dipastikan, PDIP takkan memanfaatkan momentum ini untuk merapat ke pemerintahan SBY.
Namun, Tjahjo menyampaikan, PDIP tetap menghormati prinsip hak prerogatif Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial dan mendorong SBY berani mengganti menterinya yang tak optimal.
‘’Saya melihat tak ada alasan lagi bagi Presiden untuk terus berlama-lama mempertahankan anggota kabinetnya yang kinerjanya bernilai merah alias tak mampu mengoptimalkan kinerja,’’ kata Tjahjo.
Terpisah, Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin tak takut kalau jatah kursi partainya di kabinet berkurang. Nama Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa yang berlatar belakang PPP, memang banyak disorot negatif belakangan ini.
Misalnya, digugat cerai istri karena menikah tanpa izin. Kinerjanya juga dinilai tak begitu optimal. Karena itu, muncul isu kalau Suharso jadi salah satu target.
‘’Meski jatah kami berkurang atau dihilangkan sama sekali, kami takkan kecewa atau sakit hati. Silakan saja,’’ kata Lukman. Dia menegaskan presiden berwenang penuh menyusun kabinetnya.
‘’Tanpa alasan apapun, presiden bisa mengganti menteri. Tidak boleh ada pihak yang mempersoalkan itu,’’ kata Wakil Ketua MPR ini.
Hanya, Lukman mempertanyakan apa perombakan ini mampu jadi solusi atas berbagai masalah atau sebaliknya. Dia mengingatkan pemerintahan SBY sudah berjalan hampir separuh waktu.
Reshuffle yang dilakukan sekarang bisa jadi malah tambah menurunkan kinerja kabinet secara keseluruhan.
‘’Saya khawatir menteri-menteri akan belajar dari nol lagi,’’ kata Lukman. Menurut dia, yang harus diprioritaskan sekarang adalah bagaimana meningkatkan koordinasi di antara menteri, sehingga program-program pemerintah dapat terintegrasi secara baik.
‘’Masing-masing menteri sekarang ini sebaiknya lebih memberi perhatian dalam monitoring dan pengawasan di internal kementeriannya. Sehingga performa makin baik,’’ tegasnya.
Sementara itu, PKS menilai isu reshuffle kabinet saat ini harus berjalan sesuai kesepakatan bersama. PKS minta diajak bicara, sebelum presiden me-reshuffle.
‘’Kita tunggu saja lah. Yang jelas reshuffle kan memang kewenangan presiden. Presiden me-reshuffle atau tidak itu kewenangan presiden,’’ ujar Mahfudz Siddik, Wakil Sekjen PKS.
Menurut Mahfudz, dalam kontrak koalisi yang baru, setiap ada kebijakan reshuffle kabinet, Presiden SBY harus menyampaikan ke partai koalisi. Minimal mengajak pimpinan partai koalisi untuk membahas rencana final evaluasi pemerintahan tersebut.
‘’Presiden tentu akan mengajak komunikasi dengan pihak terkait supaya masalah ini tidak menimbulkan masalah baru,’’ ujarnya. Ketentuan itu tercantum dalam aturan koalisi yang diperbarui itu harus menyertakan partai koalisi.
‘’Jadi tidak perlu pandangan pihak lain, itu hak Presiden,’’ ujarnya.
10 yang Layak Di-reshuffle
Rencana reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II sebaiknya segera terwujud. Ini karena, kepercayaan publik pada kinerja KIB II terus merosot tajam. Berdasar hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) kepercayaan publik pada KIB II hanya menyentuh angka 37,7 persen.
‘’Kepuasan publik pada pemerintah ini merosot. Inilah waktu yang pas (pemerintahan SBY-Boediono, red) untuk me-reshuffle,’’ ujar Adjie Alfarabi, peneliti LSI dalam paparan hasil survei Melorotnya Kepercayaan Publik Atas Dua Tahun Kabinet SBY-Boediono di kantor LSI, Ahad (18/9).
Angka ini kalah dengan pendapat 44,7 persen responden yang menyatakan tidak puas pada kinerja KIB II.
Survei itu sendiri dilakukan pada rentang 5-10 September, dengan melibatkan 1.200 responden di seluruh provinsi melalui mekanisme wawancara tatap muka. Menurut Adjie, jika dibanding tingkat kepercayaan publik sebelumnya, angka 37,7 persen adalah titik terendah.
Pada survei LSI terkait 100 hari kabinet SBY-Boediono yang dilakukan Januari 2010, kepercayaan publik masih mencapai 52,3 persen. ‘’Angka 50 persen keatas itu masih masuk dalam kategori bahwa publik masih menaruh harapan pada pemerintah,’’ ujarnya.
Namun, pada survei satu tahun kabinet SBY-Boediono pada September 2010, angkanya menurun. LSI mencatat, kepercayaan publik pada kabinet SBY-Boediono telah berada pada angka 46,5 persen.
Kepercayaan itu terus menurun pada dua tahun perjalanan kabinet SBY-Boediono. ‘’Secara keseluruhan, kepercayaan publik menurun sekitar 15 persen,’’ terang Adjie.
Apa penyebabnya? Adjie menyatakan, ada lima indikasi menurunnya kepercayaan publik. Dalam hal ini ada lima tipe problem di 10 kementerian yang menyebabkan melorotnya kepuasan publik.
Yang paling utama adalah heboh isu korupsi, yang mau tak mau mengkaitkan Menpora Andi Mallarangeng, dan Menakertrans Muhaimin Iskandar. ‘’Isu korupsi kementerian memberi daya rusak paling besar bagi kabinet,’’ kata Adjie.(bay/pri/bay/fal/jpnn)
0 komentar: on "Istana Pastikan Reshuffle"
Posting Komentar