JAKARTA (RP)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memeriksa Menakertrans Muhaimin Iskandar dan dua Wakil Badan Anggaran (Banggar) untuk mengusut kasus suap proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Kawasan Transmigrasi di Kemenakertrans.
Senin (3/10), ketiga orang penting dalam kasus suap itu juga diperiksa bersama Dharnawati dan I Nyoman Suisnaya.
Ketua Umum PKB ini mendatangi KPK sekitar pukul 07.45 mengenakan batik cokelat. Bersama dua stafnya dan Ketua Fraksi PKB Marwan Djafar dia memasuki gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said. Namun, dia enggan berkomentar apapun.
Tak lama kemudian, datang pihak-pihak yang terkait dengan kasus itu. Diawali Wakil Badan Anggaran DPR Olly Dondokambey sekitar pukul 09.30.
Sejam kemudian giliran Tamsil Linrung datang menggunakan Mitsubishi Grandis B 797 AKA dan menenteng sebuah map coklat.
Sambil berlalu, dia mengatakan jika map yang ditentengnya adalah berkas-berkas untuk penyidikan.
Dalam kurun waktu kedatangan dua pimpinan Banggar itulah, Dharnawati dan I Nyoman Suisnaya yang menjabat Setditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans diperiksa.
Sedikitnya selama tujuh jam Muhaimin diperiksa penyidik KPK. Dia baru keluar sekitar pukul 15.00 setelah Dharnawati keluar lebih dulu pukul 13.00. Sebelum memasuki mobilnya Honda CRV B 1736 RFT, dia menegaskan apa yang selama ini dituduhkan tidak benar.
‘’Saya jelaskan semuanya ke KPK kalau kasus yang terjadi tak ada kaitannya dengan saya,’’ ujarnya. Sebagai warga negara Indonesia, dia siap kooperatif dengan KPK. Sebab, dia yakin betul tak ada sangkut paut dengan penyuapan.
‘’Tak ada perintah apapun dari saya,’’ imbuhnya.
Disinggung mengenai kabar bahwa ada pembicaraan dengan pihak-pihak yang terlibat juga disangkalnya. Bahkan dia menegaskan jika transaksi di antara tersangka murni tindakan oknum Kemenakertrans. ‘’Tak ada kaitannya juga dengan Kemenakertrans,’’ ujarnya.
Lantaran tak ada hubungannya dengan kementerian, Muhaimin langsung mengatakan jika dia mendukung langkah KPK untuk mengusut tuntas kasus yang terkenal dengan kardus duriannya itu. Di satu sisi, dia juga menganggap apa yang telah terjadi sebagai pelajaran untuk membenahi diri dan bawahannya.
Lulusan UGM itu berharap tak ada lagi pegawai di Kemenakertrans yang bermasalah dengan hukum. Dia janji menata kembali dan menjaga segala sesuatunya supaya tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Setelah itu, dia menyerahkan pemberian pernyataan ke kuasa hukumnya Wa Ode Nur Zainab.
Perempuan berjilbab itu kembali menegaskan pengakuan kliennya bahwa tak sepeserpun uang suap masuk kantong Muhaimin. Dia juga memastikan jika pernyataan yang diberi sudah dilakukan dengan sejujur-jujurnya. ‘’Bagaimana bisa mengaku kalau memang tidak tahu dan tidak terlibat,’’ katanya.
Begitu juga ucapan kuasa hukum Dharnawati, Farhat Abbas yang yakin betul Muhaimin memiliki peran.
Dengan nada tinggi dia menantang Farhat untuk membuktikan semua itu. Wa Ode malah mengatakan jika tersangka saja tak bisa membuktikan keterlibatan Muhaimin, apalagi kuasa hukum.
‘’Pegang kata-kata saya. Sama sekali tak melibatkan Kemenakertrans,’’ tegasnya.
Ke depan, dia berharap tak ada lagi fitnah ke Muhaimin. Termasuk tudingan bahwa kliennya minta uang Lebaran ke tersangka. ‘’Sampaikan ke Pak Farhat, tolong dengar kliennya yang sudah mengakui tak ada (kaitan dengan Muhaiman, red),’’ terangnya.
Disinggung apa ada kesepakatan antara Banggar DPR dan Menkeu terkait program PPID, dia memilih menjawab secara normatif dan mengaku tak mau terlarut terlalu dengan polemik. Dia minta wartawan memastikan langsung ke Banggar. Wa Ode hanya menegaskan jika program itu tak ada di Kemenakertrans.
Dia juga menegaskan, PPID telah jadi kewenangan Kementerian Keuangan. Sebab itu, dia memastikan jika tak ada sedikitpun kaitan antara Kemenakertrans dengan program PPID yang konon nilainya mencapai Rp500 miliar. ‘’Lebih tepatnya, silakan langsung ditanya ke Kemenkeu dan Banggar,’’ ungkapnya.
Bagaimana dengan program PPID untuk 19 kabupaten yang diajukan Kemenakertrans? Dia tak mau menjawabnya dan kembali menyarankan untuk bertanya ke yang terkait. Seperti I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan yang diyakininya bakal mengeluarkan jawaban senada kalau PPID bukan program Kemenakertrans.
Posisi Muhaimin makin di atas angin karena I Nyoman Suisnaya membenarkan ucapan atasannya. Paska diperiksa KPK, dia menjelaskan jika selama ini tak ada komunikasi apapun dengan Muhaimin terkait suap tersebut. ‘’Tak ada perintah sama sekali,’’ akunya.
Sementara itu, Olly Olly Dondokambey yang keluar sekitar pukul 15.45 mengatakan dia diperiksa seputar dugaan penerimaan uang di kasus Kemenakertrans.
Olly yang juga diperiksa sebagai saksi untuk I Nyoman Suwisnaya mengatakan ditanya seputar mekanisme pembahasan anggaran. ‘’Termasuk kenal tidak dengan tersangka,’’ katanya.
Dia mengakui ada tiga pertanyaan yang diajukan. Pertama, hubungan dengan tersangka.
Kedua, apa pernah bertemu dengan tersangka dan kapan menerima uang. Atas pertanyaan penyidik, Olly mengaku jika semuanya dijawab dengan kata tidak. Sebab, dia memang tak memiliki keterkaitan akan hal itu.
Namun, disinggung apakah anggaran PPID sah, dengan tegas dia menyebut semuanya sudah benar. Jawaban itu spontan keluar karena dialah yang memimpin rapat persetujuan anggaran. Dia juga menyebut Menkeu menyetujui anggaran. Tapi, saat disinggung apa Kemenakertrans terlibat, dia bungkam.
Terpisah, Tamsil yang keluar belakangan mengaku pertemuannya dengan penyidik hanya sebatas memberi sejumlah dokumen.
Isinya, surat antar sesama Dirjen, daftar hadir, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Dia juga menjelaskan asal usul munculnya angka Rp500 miliar dalam proyek PPID.
‘’Mekanismenya berawal dari panitia kerja Banggar yang kemudian ditransfer ke daerah,’’ tuturnya. Saat rapat itu, dia mengatakan jika berbagai pihak telah menyatakan persetujuannya. Dia memastikan semuanya setuju karena kalau wakil pemerintah dan Banggar ada yang tak setuju, anggarannya tak bisa disepakati.(dim/jpnn)
Senin (3/10), ketiga orang penting dalam kasus suap itu juga diperiksa bersama Dharnawati dan I Nyoman Suisnaya.
Ketua Umum PKB ini mendatangi KPK sekitar pukul 07.45 mengenakan batik cokelat. Bersama dua stafnya dan Ketua Fraksi PKB Marwan Djafar dia memasuki gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said. Namun, dia enggan berkomentar apapun.
Tak lama kemudian, datang pihak-pihak yang terkait dengan kasus itu. Diawali Wakil Badan Anggaran DPR Olly Dondokambey sekitar pukul 09.30.
Sejam kemudian giliran Tamsil Linrung datang menggunakan Mitsubishi Grandis B 797 AKA dan menenteng sebuah map coklat.
Sambil berlalu, dia mengatakan jika map yang ditentengnya adalah berkas-berkas untuk penyidikan.
Dalam kurun waktu kedatangan dua pimpinan Banggar itulah, Dharnawati dan I Nyoman Suisnaya yang menjabat Setditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans diperiksa.
Sedikitnya selama tujuh jam Muhaimin diperiksa penyidik KPK. Dia baru keluar sekitar pukul 15.00 setelah Dharnawati keluar lebih dulu pukul 13.00. Sebelum memasuki mobilnya Honda CRV B 1736 RFT, dia menegaskan apa yang selama ini dituduhkan tidak benar.
‘’Saya jelaskan semuanya ke KPK kalau kasus yang terjadi tak ada kaitannya dengan saya,’’ ujarnya. Sebagai warga negara Indonesia, dia siap kooperatif dengan KPK. Sebab, dia yakin betul tak ada sangkut paut dengan penyuapan.
‘’Tak ada perintah apapun dari saya,’’ imbuhnya.
Disinggung mengenai kabar bahwa ada pembicaraan dengan pihak-pihak yang terlibat juga disangkalnya. Bahkan dia menegaskan jika transaksi di antara tersangka murni tindakan oknum Kemenakertrans. ‘’Tak ada kaitannya juga dengan Kemenakertrans,’’ ujarnya.
Lantaran tak ada hubungannya dengan kementerian, Muhaimin langsung mengatakan jika dia mendukung langkah KPK untuk mengusut tuntas kasus yang terkenal dengan kardus duriannya itu. Di satu sisi, dia juga menganggap apa yang telah terjadi sebagai pelajaran untuk membenahi diri dan bawahannya.
Lulusan UGM itu berharap tak ada lagi pegawai di Kemenakertrans yang bermasalah dengan hukum. Dia janji menata kembali dan menjaga segala sesuatunya supaya tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Setelah itu, dia menyerahkan pemberian pernyataan ke kuasa hukumnya Wa Ode Nur Zainab.
Perempuan berjilbab itu kembali menegaskan pengakuan kliennya bahwa tak sepeserpun uang suap masuk kantong Muhaimin. Dia juga memastikan jika pernyataan yang diberi sudah dilakukan dengan sejujur-jujurnya. ‘’Bagaimana bisa mengaku kalau memang tidak tahu dan tidak terlibat,’’ katanya.
Begitu juga ucapan kuasa hukum Dharnawati, Farhat Abbas yang yakin betul Muhaimin memiliki peran.
Dengan nada tinggi dia menantang Farhat untuk membuktikan semua itu. Wa Ode malah mengatakan jika tersangka saja tak bisa membuktikan keterlibatan Muhaimin, apalagi kuasa hukum.
‘’Pegang kata-kata saya. Sama sekali tak melibatkan Kemenakertrans,’’ tegasnya.
Ke depan, dia berharap tak ada lagi fitnah ke Muhaimin. Termasuk tudingan bahwa kliennya minta uang Lebaran ke tersangka. ‘’Sampaikan ke Pak Farhat, tolong dengar kliennya yang sudah mengakui tak ada (kaitan dengan Muhaiman, red),’’ terangnya.
Disinggung apa ada kesepakatan antara Banggar DPR dan Menkeu terkait program PPID, dia memilih menjawab secara normatif dan mengaku tak mau terlarut terlalu dengan polemik. Dia minta wartawan memastikan langsung ke Banggar. Wa Ode hanya menegaskan jika program itu tak ada di Kemenakertrans.
Dia juga menegaskan, PPID telah jadi kewenangan Kementerian Keuangan. Sebab itu, dia memastikan jika tak ada sedikitpun kaitan antara Kemenakertrans dengan program PPID yang konon nilainya mencapai Rp500 miliar. ‘’Lebih tepatnya, silakan langsung ditanya ke Kemenkeu dan Banggar,’’ ungkapnya.
Bagaimana dengan program PPID untuk 19 kabupaten yang diajukan Kemenakertrans? Dia tak mau menjawabnya dan kembali menyarankan untuk bertanya ke yang terkait. Seperti I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan yang diyakininya bakal mengeluarkan jawaban senada kalau PPID bukan program Kemenakertrans.
Posisi Muhaimin makin di atas angin karena I Nyoman Suisnaya membenarkan ucapan atasannya. Paska diperiksa KPK, dia menjelaskan jika selama ini tak ada komunikasi apapun dengan Muhaimin terkait suap tersebut. ‘’Tak ada perintah sama sekali,’’ akunya.
Sementara itu, Olly Olly Dondokambey yang keluar sekitar pukul 15.45 mengatakan dia diperiksa seputar dugaan penerimaan uang di kasus Kemenakertrans.
Olly yang juga diperiksa sebagai saksi untuk I Nyoman Suwisnaya mengatakan ditanya seputar mekanisme pembahasan anggaran. ‘’Termasuk kenal tidak dengan tersangka,’’ katanya.
Dia mengakui ada tiga pertanyaan yang diajukan. Pertama, hubungan dengan tersangka.
Kedua, apa pernah bertemu dengan tersangka dan kapan menerima uang. Atas pertanyaan penyidik, Olly mengaku jika semuanya dijawab dengan kata tidak. Sebab, dia memang tak memiliki keterkaitan akan hal itu.
Namun, disinggung apakah anggaran PPID sah, dengan tegas dia menyebut semuanya sudah benar. Jawaban itu spontan keluar karena dialah yang memimpin rapat persetujuan anggaran. Dia juga menyebut Menkeu menyetujui anggaran. Tapi, saat disinggung apa Kemenakertrans terlibat, dia bungkam.
Terpisah, Tamsil yang keluar belakangan mengaku pertemuannya dengan penyidik hanya sebatas memberi sejumlah dokumen.
Isinya, surat antar sesama Dirjen, daftar hadir, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Dia juga menjelaskan asal usul munculnya angka Rp500 miliar dalam proyek PPID.
‘’Mekanismenya berawal dari panitia kerja Banggar yang kemudian ditransfer ke daerah,’’ tuturnya. Saat rapat itu, dia mengatakan jika berbagai pihak telah menyatakan persetujuannya. Dia memastikan semuanya setuju karena kalau wakil pemerintah dan Banggar ada yang tak setuju, anggarannya tak bisa disepakati.(dim/jpnn)
0 komentar: on "Muhaimin Bantah Aliran Dana Untuknya"
Posting Komentar