JAKARTA (RP)- Perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Anggaran (Banggar) DPR makin panas.
Pasalnya setelah Banggar menolak diperiksa KPK, kini giliran KPK yang akan mungkir dari undangan DPR untuk penjelasan teknis terkait pembahasan anggaran dengan penegak hukum.
‘’Pimpinan KPK baru saja melayangkan surat ke pimpinan DPR untuk menanggapi undangan konsultasi tersebut,’’ kata juru bicara KPK Johan pada JPNN, Rabu (28/9) malam. Inti surat itu, KPK memutuskan untuk tak hadir.
Ada beberapa alasan. Menurut Johan, salah satunya, KPK sedang menyidik kasus Kemenakertrans. Di mana empat petinggi Banggar telah dipanggil untuk jadi saksi.
Jadi, ketidakdatangan KPK itu adalah untuk menjaga kredibilitas KPK dan DPR. Sebab semua masih dalam proses penyidikan. Untuk itu, KPK minta pemahaman dari para pimpinan DPR atas sikapnya.
Terkait rencana pemanggilan kembali para pimpinan Banggar, Ketua KPK Busyro Muqoddas menuturkan, pemeriksaan itu perlu dilakukan. Sebab, pihaknya perlu informasi dan data seputar mekanisme pencairan anggaran dana Program Percepatan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT). Menurut KPK, pihak yang paling paham dan mengetahui mekanisme itu adalah para pimpinan Banggar.
‘’Kita klarifikasi (data dan informasi, red) terkait proses di Banggar. Nah itu kan terkait pimpinan Banggar. Kalau sudah manggil pimpinan Banggar kan bisa clear (jelas),’’ jelasnya.
Penolakan KPK ditanggapi pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan, pimpinan DPR RI akan lebih dulu mengkaji surat balasan KPK tersebut. ‘’Sikap DPR akan baru disampaikan setelah surat balasan KPK dibahas besok (hari ini, red),’’ kata Priyo.
Menurutnya, pembahasan surat balasan KPK akan dilakukan dengan pimpinan fraksi dan pimpinan Komisi III. Dalam hal ini, DPR tak akan gegabah untuk menyampaikan tanggapan atas penolakan itu. ‘’Kita baca dulu suratnya. Saat ini, kami menghormati pilihan KPK,’’ tutupnya.
Terpisah, mungkirnya dua pimpinan Banggar untuk memenuhi pemeriksaan KPK sudah diketahui pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan, dua pimpinan Banggar Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey tak pernah dapat surat resmi dari KPK untuk diperiksa sebagai saksi.
Menurut Pram, pemanggilan KPK terhadap dua pimpinan Banggar itu diputuskan mundur. Ini karena, kesepakatan jadwal yang terjadi baru sebatas saling pengertian pimpinan Banggar dengan penyidik.
Kesepakatan itu ternyata dibesar-besarkan seakan-akan sudah diputuskan bahwa pemanggilan itu resmi. ‘’Mereka telepon-teleponan. Ini jadi heboh seakan-akan ada pemanggilan hari ini,’’ jelasnya.
Pram menyatakan, ketidakhadiran pimpinan Banggar bukan merupakan bentuk boikot atau apapun. Pimpinan Banggar akan memenuhi panggilan KPK, setelah terjadi rapat konsultasi dengan pimpinan DPR. Pertemuan itu, juga takkan menjelaskan pemeriksaan KPK ke pimpinan Banggar.
‘’Kami akan dudukkan, mana yang merupakan kebijakan. Yang soal pola penyelidikan itu kewenangan KPK,’’ jelasnya. Dia menegaskan, takkan ada tekanan terhadap KPK atas pertemuan itu. ‘’Ini kan hanya (rapat) konsultasi,’’ jelasnya.
Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddik menilai, seharusnya pemeriksaan KPK terkait kasus Kemenakertrans tak membawa Banggar secara kelembagaan. Jika memang ada anggota Banggar yang terkait, harusnya diperiksa secara individu. ‘’KPK saat ini kan memeriksa seluruh pimpinan Banggar sebagai institusi,’’ ujarnya.
Pemanggilan pimpinan DPR terhadap KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung adalah demi mendudukkan persoalan pada tempatnya. Dalam hal ini, kebijakan atas anggaran merupakan kesepakatan antara DPR dan pemerintah.
Sementara korupsi yang terjadi adalah saat pelaksanaannya. ‘’Nggak usah cari-cari alasan tak datang, duduk saja apa susahnya. Toh kalau perlu terbuka pembicaraannya. Sehingga nggak ada lagi ganjalan-ganjalan persoalan,’’ ujarnya.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, dia telah melobi sejumlah pimpinan fraksi agar segera melanjutkan pembahasan RAPBN 2012. Dia juga tengah menyiapkan sanksi jika ada kader partainya di Badan Anggaran yang turut memboikot pembahasan anggaran.
‘’Pokoknya kalau (dari) PAN, saya berhentiin kalau mandek,’’ katanya.
Hatta berharap RAPBN 2012 segera diselesaikan. ‘’Karena itu berdampak ke pembangunan. Ingat, APBN itu walau share-nya terhadap keseluruhan ekonomi kita kurang dari 18 persen, dia memberi satu perangsang bagi sektor lain untuk bergerak,’’ kata Hatta.
‘’Saya yakin Banggar itu semangatnya ingin menyelesaikan ini. Saya sudah bicara dengan fraksi-fraksi di DPR untuk menyelesaikan. Saya harap nanti Jumat sudah mulai ada pembicaraan di tingkat Panja,’’ tambah Hatta.
Plt Kepala Badan Kebijakam Fiskal Kemenkeu Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pemerintah tetap mengupayakan pembahasan RAPBN 2012 tepat waktu. ‘’Sesuai jadwal akhir Oktober harus diketuk dan bisa dieksekusi,’’ kata Bambang.
Agus Marto-Muhaimin Dipanggil
Proses hukum kasus suap Kemenakertrans akhirnya mencapai ke tingkat menteri. Rabu (28/9), KPK mengumumkan akan memanggil Menkeu Agus Martowardojo dan Menakertrans Muhaimin Iskandar sebagai saksi.
‘’Pak Muhaimin (Menakertrans) sudah dijadwalkan Senin (3/10). Sedang Pak Agus (Menkeu) dipanggil Jumat (30/9),’’ kata juru bicara KPK Johan Budi.
Menurut Johan, Agus Marto dan Muhaimin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Setditjen Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans I Nyoman Suisnaya.
Sejak sejak peristiwa tertangkap tangan terhadap tiga tersangka (Suisnaya, Dadong Irbarelawan, dan Dharnawati), baru kali ini KPK memanggil jajaran menteri.
Saat ditanya materi apa saja yang akan ditanyakan penyidik, Johan mengaku belum tahu. Sebab, itu wewenang penyidik dan prosesnya belum bisa dipublikasikan.
Dalam kasus suap terkait proyek pembangunan infrastruktur transmigrasi di Papua Barat tersebut, nama Muhaimin kencang disebut-sebut terlibat.
Selain karena terjadi di kementeriannya, nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini dalam surat penahanan yang dikeluarkan KPK dicatat sebagai pejabat yang diduga akan disuap.
Sumber di KPK bahkan menyebut, Muhaimin juga disebut-sebut dalam pembicaraan beberapa tersangka dengan para pihak yang diduga sebagai makelar proyek di Kemenakertrans.
Namun, Muhaimin berkali-kali mengelak dia minta dan menerima jatah dari uang suap. Johan mengaku belum tahu apa Agus dan Muhaimin akan memenuhi panggilan.
Yang jelas, KPK berharap keduanya bisa datang agar kasus ini bisa terungkap. Apalagi, dalam beberapa kesempatan, Muhaimin janji akan memenuhi panggilan KPK dan siap memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Sedang Agus, hingga kemarin masih di AS untuk menghadiri sidang tahunan World Bank-IMF.
Selain mereka, KPK Senin (3/10) mendatang juga kembali memanggil dua petinggi Badan Anggaran (Banggar) DPR, yakni Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey. Sebenarnya, Tamsil dan Olly dipanggil kemarin. Namun, keduanya bersikeras tak datang. Salah satu alasannya karena tak ada surat resmi KPK
KPK pun memiliki alasan mengapa pihaknya tak melayangkan surat panggilan. Menurut Johan, itu karena sudah ada pembicaraan di antara kedua pihak sebelumnya dan sepakat bersedia dipanggil Rabu (28/9). Karena itu, KPK pun mengirim surat panggilan untuk pemeriksaan Senin (3/10).(kuh/ken/agm/ken/bay/sof/jpnn)
Pasalnya setelah Banggar menolak diperiksa KPK, kini giliran KPK yang akan mungkir dari undangan DPR untuk penjelasan teknis terkait pembahasan anggaran dengan penegak hukum.
‘’Pimpinan KPK baru saja melayangkan surat ke pimpinan DPR untuk menanggapi undangan konsultasi tersebut,’’ kata juru bicara KPK Johan pada JPNN, Rabu (28/9) malam. Inti surat itu, KPK memutuskan untuk tak hadir.
Ada beberapa alasan. Menurut Johan, salah satunya, KPK sedang menyidik kasus Kemenakertrans. Di mana empat petinggi Banggar telah dipanggil untuk jadi saksi.
Jadi, ketidakdatangan KPK itu adalah untuk menjaga kredibilitas KPK dan DPR. Sebab semua masih dalam proses penyidikan. Untuk itu, KPK minta pemahaman dari para pimpinan DPR atas sikapnya.
Terkait rencana pemanggilan kembali para pimpinan Banggar, Ketua KPK Busyro Muqoddas menuturkan, pemeriksaan itu perlu dilakukan. Sebab, pihaknya perlu informasi dan data seputar mekanisme pencairan anggaran dana Program Percepatan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT). Menurut KPK, pihak yang paling paham dan mengetahui mekanisme itu adalah para pimpinan Banggar.
‘’Kita klarifikasi (data dan informasi, red) terkait proses di Banggar. Nah itu kan terkait pimpinan Banggar. Kalau sudah manggil pimpinan Banggar kan bisa clear (jelas),’’ jelasnya.
Penolakan KPK ditanggapi pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan, pimpinan DPR RI akan lebih dulu mengkaji surat balasan KPK tersebut. ‘’Sikap DPR akan baru disampaikan setelah surat balasan KPK dibahas besok (hari ini, red),’’ kata Priyo.
Menurutnya, pembahasan surat balasan KPK akan dilakukan dengan pimpinan fraksi dan pimpinan Komisi III. Dalam hal ini, DPR tak akan gegabah untuk menyampaikan tanggapan atas penolakan itu. ‘’Kita baca dulu suratnya. Saat ini, kami menghormati pilihan KPK,’’ tutupnya.
Terpisah, mungkirnya dua pimpinan Banggar untuk memenuhi pemeriksaan KPK sudah diketahui pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan, dua pimpinan Banggar Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey tak pernah dapat surat resmi dari KPK untuk diperiksa sebagai saksi.
Menurut Pram, pemanggilan KPK terhadap dua pimpinan Banggar itu diputuskan mundur. Ini karena, kesepakatan jadwal yang terjadi baru sebatas saling pengertian pimpinan Banggar dengan penyidik.
Kesepakatan itu ternyata dibesar-besarkan seakan-akan sudah diputuskan bahwa pemanggilan itu resmi. ‘’Mereka telepon-teleponan. Ini jadi heboh seakan-akan ada pemanggilan hari ini,’’ jelasnya.
Pram menyatakan, ketidakhadiran pimpinan Banggar bukan merupakan bentuk boikot atau apapun. Pimpinan Banggar akan memenuhi panggilan KPK, setelah terjadi rapat konsultasi dengan pimpinan DPR. Pertemuan itu, juga takkan menjelaskan pemeriksaan KPK ke pimpinan Banggar.
‘’Kami akan dudukkan, mana yang merupakan kebijakan. Yang soal pola penyelidikan itu kewenangan KPK,’’ jelasnya. Dia menegaskan, takkan ada tekanan terhadap KPK atas pertemuan itu. ‘’Ini kan hanya (rapat) konsultasi,’’ jelasnya.
Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddik menilai, seharusnya pemeriksaan KPK terkait kasus Kemenakertrans tak membawa Banggar secara kelembagaan. Jika memang ada anggota Banggar yang terkait, harusnya diperiksa secara individu. ‘’KPK saat ini kan memeriksa seluruh pimpinan Banggar sebagai institusi,’’ ujarnya.
Pemanggilan pimpinan DPR terhadap KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung adalah demi mendudukkan persoalan pada tempatnya. Dalam hal ini, kebijakan atas anggaran merupakan kesepakatan antara DPR dan pemerintah.
Sementara korupsi yang terjadi adalah saat pelaksanaannya. ‘’Nggak usah cari-cari alasan tak datang, duduk saja apa susahnya. Toh kalau perlu terbuka pembicaraannya. Sehingga nggak ada lagi ganjalan-ganjalan persoalan,’’ ujarnya.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, dia telah melobi sejumlah pimpinan fraksi agar segera melanjutkan pembahasan RAPBN 2012. Dia juga tengah menyiapkan sanksi jika ada kader partainya di Badan Anggaran yang turut memboikot pembahasan anggaran.
‘’Pokoknya kalau (dari) PAN, saya berhentiin kalau mandek,’’ katanya.
Hatta berharap RAPBN 2012 segera diselesaikan. ‘’Karena itu berdampak ke pembangunan. Ingat, APBN itu walau share-nya terhadap keseluruhan ekonomi kita kurang dari 18 persen, dia memberi satu perangsang bagi sektor lain untuk bergerak,’’ kata Hatta.
‘’Saya yakin Banggar itu semangatnya ingin menyelesaikan ini. Saya sudah bicara dengan fraksi-fraksi di DPR untuk menyelesaikan. Saya harap nanti Jumat sudah mulai ada pembicaraan di tingkat Panja,’’ tambah Hatta.
Plt Kepala Badan Kebijakam Fiskal Kemenkeu Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pemerintah tetap mengupayakan pembahasan RAPBN 2012 tepat waktu. ‘’Sesuai jadwal akhir Oktober harus diketuk dan bisa dieksekusi,’’ kata Bambang.
Agus Marto-Muhaimin Dipanggil
Proses hukum kasus suap Kemenakertrans akhirnya mencapai ke tingkat menteri. Rabu (28/9), KPK mengumumkan akan memanggil Menkeu Agus Martowardojo dan Menakertrans Muhaimin Iskandar sebagai saksi.
‘’Pak Muhaimin (Menakertrans) sudah dijadwalkan Senin (3/10). Sedang Pak Agus (Menkeu) dipanggil Jumat (30/9),’’ kata juru bicara KPK Johan Budi.
Menurut Johan, Agus Marto dan Muhaimin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Setditjen Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans I Nyoman Suisnaya.
Sejak sejak peristiwa tertangkap tangan terhadap tiga tersangka (Suisnaya, Dadong Irbarelawan, dan Dharnawati), baru kali ini KPK memanggil jajaran menteri.
Saat ditanya materi apa saja yang akan ditanyakan penyidik, Johan mengaku belum tahu. Sebab, itu wewenang penyidik dan prosesnya belum bisa dipublikasikan.
Dalam kasus suap terkait proyek pembangunan infrastruktur transmigrasi di Papua Barat tersebut, nama Muhaimin kencang disebut-sebut terlibat.
Selain karena terjadi di kementeriannya, nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini dalam surat penahanan yang dikeluarkan KPK dicatat sebagai pejabat yang diduga akan disuap.
Sumber di KPK bahkan menyebut, Muhaimin juga disebut-sebut dalam pembicaraan beberapa tersangka dengan para pihak yang diduga sebagai makelar proyek di Kemenakertrans.
Namun, Muhaimin berkali-kali mengelak dia minta dan menerima jatah dari uang suap. Johan mengaku belum tahu apa Agus dan Muhaimin akan memenuhi panggilan.
Yang jelas, KPK berharap keduanya bisa datang agar kasus ini bisa terungkap. Apalagi, dalam beberapa kesempatan, Muhaimin janji akan memenuhi panggilan KPK dan siap memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Sedang Agus, hingga kemarin masih di AS untuk menghadiri sidang tahunan World Bank-IMF.
Selain mereka, KPK Senin (3/10) mendatang juga kembali memanggil dua petinggi Badan Anggaran (Banggar) DPR, yakni Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey. Sebenarnya, Tamsil dan Olly dipanggil kemarin. Namun, keduanya bersikeras tak datang. Salah satu alasannya karena tak ada surat resmi KPK
KPK pun memiliki alasan mengapa pihaknya tak melayangkan surat panggilan. Menurut Johan, itu karena sudah ada pembicaraan di antara kedua pihak sebelumnya dan sepakat bersedia dipanggil Rabu (28/9). Karena itu, KPK pun mengirim surat panggilan untuk pemeriksaan Senin (3/10).(kuh/ken/agm/ken/bay/sof/jpnn)
0 komentar: on "KPK Putuskan Tak Datangi Banggar"
Posting Komentar