PEKANBARU (RP) - Pemerintah Provinsi Riau memetakan beberapa daerah rawan konflik di Provinsi Riau.
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai imbas negatif yang mungkin berkembang, baik di lingkungan masyarakat maupun yang melibatkan pemerintah dan pihak swasta.
Hal ini diungkapkan Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP kepada Riau Pos, Rabu (28/9).
Sebagai langkah penanganan, kepala daerah di kabupaten/kota diminta lebih proaktif, sehingga beberapa permasalahan yang lebih berhubungan pada tapal batas dan wilayah dapat diselesaikan secara bijaksana.
Hasil pemetaan dapat terlihat di Kota Pekanbaru. Rawan konflik terlihat pada batas Pekanbaru-Kampar dan pengamanan untuk persiapan proses pemungutan suara ulang. Begitu juga di Kabupaten Kampar, pengaman Pemilukada 10 Oktober dinilai perlu mendapat perhatian bersama, sehingga dapat berjalan secara maksimal.
Selain itu di Kabupaten Rohul, konflik sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan dan konflik lima desa termasuk dalam daerah rawan konflik yang dipetakan Pemprov Riau bersama forum koordinasi pimpinan daerah. Perbasan antara provinsi, seperti pada Kabupaten Rokan Hilir dan Sumatera Utara juga menarik perhatian, karena polemik yang telah bertahun-tahun tersebut belum menemukan titik terang.
Batas antara Kabupaten Bengkalis dan Dumai juga dinilai belum tuntas. Batas Bengkalis-Dumai dan konflik lahan masyarakat dengan PT TBS di Kuantan Mudik juga jadi sorotan. Begitu juga Inhil dan Inhu.
‘’Intinya kita harus tingkatkan koordinasi dan kerja sama. Sehingga beberapa daerah perbatasan dapat segera diselesaikan,’’ papar Gubri.(rio/eko)
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai imbas negatif yang mungkin berkembang, baik di lingkungan masyarakat maupun yang melibatkan pemerintah dan pihak swasta.
Hal ini diungkapkan Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP kepada Riau Pos, Rabu (28/9).
Sebagai langkah penanganan, kepala daerah di kabupaten/kota diminta lebih proaktif, sehingga beberapa permasalahan yang lebih berhubungan pada tapal batas dan wilayah dapat diselesaikan secara bijaksana.
Hasil pemetaan dapat terlihat di Kota Pekanbaru. Rawan konflik terlihat pada batas Pekanbaru-Kampar dan pengamanan untuk persiapan proses pemungutan suara ulang. Begitu juga di Kabupaten Kampar, pengaman Pemilukada 10 Oktober dinilai perlu mendapat perhatian bersama, sehingga dapat berjalan secara maksimal.
Selain itu di Kabupaten Rohul, konflik sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan dan konflik lima desa termasuk dalam daerah rawan konflik yang dipetakan Pemprov Riau bersama forum koordinasi pimpinan daerah. Perbasan antara provinsi, seperti pada Kabupaten Rokan Hilir dan Sumatera Utara juga menarik perhatian, karena polemik yang telah bertahun-tahun tersebut belum menemukan titik terang.
Batas antara Kabupaten Bengkalis dan Dumai juga dinilai belum tuntas. Batas Bengkalis-Dumai dan konflik lahan masyarakat dengan PT TBS di Kuantan Mudik juga jadi sorotan. Begitu juga Inhil dan Inhu.
‘’Intinya kita harus tingkatkan koordinasi dan kerja sama. Sehingga beberapa daerah perbatasan dapat segera diselesaikan,’’ papar Gubri.(rio/eko)
0 komentar: on "Pemprov Petakan Daerah Rawan Konflik"
Posting Komentar