JAKARTA (RP)- Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mengaku kewalahan terkait tersendatnya pengucuran dana bantuan operasional sekolah (BOS) di sejumlah daerah.
Dari hasil survei Kemendiknas, hampir seluruh pemerintah kabupaten/kota minta pengucuran dana BOS dikembalikan model lama.
Bahkan tak sedikit Pemda yang dinilai nakal dalam mengurus BOS. Padahal jika dana BOS terus terlambat, tentu mengganggu program wajib belajar.
Untuk memantau janji Pemda dalam pengucuran dana BOS, Kemendiknas mensurvei 497 kabupaten/kota. Dari jumlah ini, ada 481 daerah yang mengembalikan angket survei.
Hasil survei menunjukkan, 88,4 persen daerah yang disurvei berharap pola pengucuran dana BOS dikembalikan ke model lama. Yaitu, dari rekening pemerintah pusat langsung ke rekening sekolah.
Seperti diketahui, kini model pengucuran dana BOS adalah dari rekening pusat, ke rekening Pemda, baru ke rekening sekolah.
‘’Secara metodologis, survei ini bisa dipertanggungjawabkan,’’ tutur Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendiknas Suyanto di Jakarta, Selasa (27/9).
Suyanto menuturkan, meski sebagian besar daerah minta pencairan dana BOS kembali ke model lama, ada beberapa daerah yang ingin mempertahankan pola baru pencairan dana BOS.
Sayangnya, dari daerah yang mendukung model baru dana BOS, tak semua kompak menyalurkan dana BOS tepat waktu.
Suyanto menuturkan, hasil survei ini bakal disampaikan ke Mendiknas Mohammad Nuh. ‘’Kami juga bakal menyampaikan sejumlah rekomendasi, agar penyaluran dana BOS seperti tahun ini dikaji ulang,’’ terangnya.
Dengan terang-terangan, Suyanto menyatakan pihaknya kewalahan ketika menghadapi pemerintah kabupaten/kota yang nakal dalam pengucuran dana BOS ini. Padahal, model baru pencairan dana BOS dengan melibatkan Pemda bertujuan supaya penyaluran dana bisa lebih tepat waktu, jumlah, dan sasarannya.
Menurut Suyanto, Kemendiknas sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan Pemda supaya segera mencairkan dana BOS.
Di antaranya membentuk tim asistensi yang datang langsung ke daerah, hingga tim pendamping pencairan dana BOS. ‘’Tapi tetap saja tak bisa berjalan tepat waktu,’’ ujarnya.
Suyanto menjelaskan, pada triwulan kedua (April-Juni) tahun ini, dari 497 daerah tingkat dua penerima dana BOS, masih ada 10 daerah yang belum mencairkan.(wan/jpnn)
Dari hasil survei Kemendiknas, hampir seluruh pemerintah kabupaten/kota minta pengucuran dana BOS dikembalikan model lama.
Bahkan tak sedikit Pemda yang dinilai nakal dalam mengurus BOS. Padahal jika dana BOS terus terlambat, tentu mengganggu program wajib belajar.
Untuk memantau janji Pemda dalam pengucuran dana BOS, Kemendiknas mensurvei 497 kabupaten/kota. Dari jumlah ini, ada 481 daerah yang mengembalikan angket survei.
Hasil survei menunjukkan, 88,4 persen daerah yang disurvei berharap pola pengucuran dana BOS dikembalikan ke model lama. Yaitu, dari rekening pemerintah pusat langsung ke rekening sekolah.
Seperti diketahui, kini model pengucuran dana BOS adalah dari rekening pusat, ke rekening Pemda, baru ke rekening sekolah.
‘’Secara metodologis, survei ini bisa dipertanggungjawabkan,’’ tutur Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendiknas Suyanto di Jakarta, Selasa (27/9).
Suyanto menuturkan, meski sebagian besar daerah minta pencairan dana BOS kembali ke model lama, ada beberapa daerah yang ingin mempertahankan pola baru pencairan dana BOS.
Sayangnya, dari daerah yang mendukung model baru dana BOS, tak semua kompak menyalurkan dana BOS tepat waktu.
Suyanto menuturkan, hasil survei ini bakal disampaikan ke Mendiknas Mohammad Nuh. ‘’Kami juga bakal menyampaikan sejumlah rekomendasi, agar penyaluran dana BOS seperti tahun ini dikaji ulang,’’ terangnya.
Dengan terang-terangan, Suyanto menyatakan pihaknya kewalahan ketika menghadapi pemerintah kabupaten/kota yang nakal dalam pengucuran dana BOS ini. Padahal, model baru pencairan dana BOS dengan melibatkan Pemda bertujuan supaya penyaluran dana bisa lebih tepat waktu, jumlah, dan sasarannya.
Menurut Suyanto, Kemendiknas sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan Pemda supaya segera mencairkan dana BOS.
Di antaranya membentuk tim asistensi yang datang langsung ke daerah, hingga tim pendamping pencairan dana BOS. ‘’Tapi tetap saja tak bisa berjalan tepat waktu,’’ ujarnya.
Suyanto menjelaskan, pada triwulan kedua (April-Juni) tahun ini, dari 497 daerah tingkat dua penerima dana BOS, masih ada 10 daerah yang belum mencairkan.(wan/jpnn)
0 komentar: on "Pemda Nakal soal BOS"
Posting Komentar